Kasus Korupsi Reklamasi, APLN Bisa Dikenakan Sanksi Hukum

Big Banner

Jakarta – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Hadjar Fickar, menilai, PT Agung Podomoro Land (APLN) bisa dikenakan sanksi atau dimintai pertanggungjawab hukum atas kasus suap terhadap anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Pasalnya, Presiden Direktur PT APLN, Ariesman Widjaya, mengatasnamakan perusahaan.

“PT APLN bisa dikenakan sanksi karena dilakukan oleh presiden direkturnya atas nama perusahaan. Di samping orang orangnya dihukum penjara, PT APLN-nya bisa dihukum denda,” ujar Abdul di Jakarta, Kamis (7/4).

Abdul menjelaskan, pelaku kejahatan korporasi bisa dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya atau oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri sendiri maupun bersama-sama. Menurutnya, ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi.

“Pengurus korporasi yang melakukan tipikor, maka penguruslah yang bertanggung jawab, Korpirasi sebagai pelaku tipikor, maka penguruslah yang bertanggung jawab dan korporasi sebagai pelaku tipikor maka korporasi yang bertanggung jawab karena ada keuntungan yang diterima tidak hanya oleh pengurus tetapi juga diterima oleh korporasi,” jelas Abdul.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi, katanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 dari denda tersebut. Selain itu, menurut dia, bisa ditambah dengan pidana tambahan, seperti perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tipikor termasuk perusahaan milik terpidana di mana tipikor dilakulan,” ungkap dia.

“Pembayaran uang pengganti oleh perusahaan jumlahnya maksimal seperti harta yang diperoleh dari tipikor,” katanya.

Selain itu, perusahaan bisa dikenakan denda atau sanksi penutupan sebagian atau keseluruhan perusahaan untuk paling lama 1 tahun. Pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

“Perusahaan yang pernah dikenakan sanksi antara lain PT Developer dihukum atas putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin. Di Jakarta, kasus Indosat juga dihukum, kasus Asian Agri juga dihukum denda,” pungkas dia.

Yustinus Paat/FER

BeritaSatu.com

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me