Penyederhanaan Izin Rumah akan Dituangkan dalam Peraturan Presiden

Big Banner

JAKARTA – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengungkapkan, penyederhanaan perizinan dan syarat untuk mempercepat pembangunan program sejuta rumah akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Tidak lama realisasinya, nanti akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden karena menyangkut berbagai kewenangan,” ujar Maurin usai menghadiri rapat kordinasi penyederhanaan perizinan dan syarat untuk percepatan program sejuta rumah, di Kantor Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Maurin mengatakan, nantinya regulasi tersebut tidak hanya menyangkut penyederhanaan perizinan melainkan juga mencakup aspek yang lebih komprehensif. (Baca juga: Urus 21 Izin Perumahan Butuh Waktu 90 Hari Kerja)

“Sudah ada arahan dari Menko, jadi nanti akan lebih komprehensif, tidak saja sekadar penyederhanaan perizinan tapi juga akan melihat dari sisi industri dan masukan dari sisi demand secara lengkap,” tutur Maurin.

Untuk sekedar diketahui, rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk memangkas perizinan yang berjumlah 33 izin atau syarat menjadi hanya 21. Perizinan tersebut misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lokasi serta izin lainnya. (Baca juga: Perizinan Pembangunan Rumah Dipangkas Jadi 21 Syarat)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me