Pemerintah Akan Terbitkan HGB Untuk PKL

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Tanah merupakan aset yang paling mudah dijadikan jaminan atau agunan di bank. Asal legalitasnya jelas dan terjamin bank akan menerima sebagai jaminan kredit. Untuk itu pemerintah mendorong masyarakat melakukan sertifikasi tanah yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Hingga akhir tahun 2015 nilai tanah yang diagunkan di bank nilainya mencapai Rp766 triliun.

Ilustrasi

Ilustrasi

“Tanah yang belum tersertifikasi akan kita permudah pengurusannya sehingga masyarakat bisa memaksimalkan fungsi lahannya dengan mengagunkannya ke bank. Kami juga membuka enam jenis layanan pertanahan untuk mempermudah masyarakat dan layanan ini tersedia di 13 Kantor Pertanahan se-Jabodetabek,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ferry menegaskan pemerintah akan menjamin seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses tanah di negerinya. Ini penting karena tanah merupakan ruang hidup yang harus bisa menentramkan masyarakat. Salah satu contoh dari kebijakan ini adalah keluarnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2/2016 tentang Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pedagang kaki lima (PKL).  Menurut Ferry, ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Terkait hal ini ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk segera memetakan lahan nganggur agar dapat digunakan bagi PKL.

“Program reformasi agraria tidak hanya fokus pada persawahan tapi juga pelaku ekonomi mikro. Nantinya para PKL bisa mengangunkan HGB-nya ke perbankan untuk mendapatkan bantuan kredit mikro, jadi peran kami menjembatani pelaku ekonomi mikro dengan lembaga keuangan formal sehingga perekonomian rakyat juga bisa terangkat,” imbuhnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me