Pemerintah Jamin Sertifikat Tanah Jadi Dalam 2 Bulan

Big Banner

Pemerintah tidak main-main soal pengurusan sertifikat tanah melalui program Reforma Agraria. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengurusan sertifikat rumah hanya butuh waktu dua bulan.

Menurut Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan, mengurus sertifikat tanah dalam Program Reforma Agraria harus dalam dua bulan saja. ’’Kalau lebih dari dua bulan, itu bukan Reforma Agraria, karena tanah ini milik masyarakat,’’ kata Ferry seperti dikutip dari Kompas.

Ferry mengungkapkan hal tersebut saat memberi sambutan di acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik untuk Petani Badega, Garut, Jawa Barat, Rabu (13/4). Ia mengatakan, program ini akan bergulir terus antara lain hingga ke Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Nusa tenggara Barat.

Baca juga: Biaya Sertifikat Rumah/Tanah Hanya Rp50 Ribu

Reforma agraria adalah kebijakan yang harus dilakukan negara. Hal ini merupakan visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menegaskan kemanfaatan tanah untuk kemakmuran dan ketentraman masyarakat.

Ferry menegaskan, masyarakat Jawa Barat tidak boleh dibuat murung hanya karena pengurusan sertifikat lahan tiak sesuai dengan Program Agraria. Sebaliknya, masyarakat harus dibuat tersenyum karena Tuhan saja menciptakan Tanah Pasundan seraya tersenyum.

’’Jawa Barat, kalau dikatakan Tanah Pasundan yang diciptakan ketika Tuhan tersenyum, maka tidak boleh masyarakatnya murung karena kehilangan hak atas tanahnya,” jelas Ferry menirukan ujaran MAW Brouwer.

Baca juga: Balik Nama Sertifikat, Apa Saja Syaratnya?

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga meminta maaf kepada warga yang sempat merasakan hal-hal kurang berkenan saat memperjuangkan tanahnya. Tanah di Badega, sebenarnya sudah lama digarap oleh para petani bahkan lebih dari 30 tahun.

Hal ini, menurut Ferry, tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang, saat masyarakat harus bersusah payah mendapatkan hak tanahnya.

’’Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) itu menyewa tanah. Dia tidak bisa mengatur negara. Bukan tidak boleh untung, tapi tidak boleh berlebihan yang mnimbulkan kerugian masyarakat,” ucap Ferry.

rumah123.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me