Pemerintah Keluarkan Permen Kepemilikan Asing

Big Banner

Batam – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait kepemilikan asing atas rumah. Hal menonjol dari aturan baru ini adalah terkait pembatasan harga minimal hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing (WNA).

“Saya pekan ini baru saja menandatangani Permen No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah, Tempat Tinggal, Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia,” papar Ferry Mursyidan Baldan, menteri ATR/BPN, di sela hari jadi Real Estat Indonesia (REI) ke-44, di Batam, Kamis (14/4), malam.

Menurut dia, Permen tersebut merupakan elaborasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 103 tahun 2015 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Salah satu yang diatur adalah tentang besaran harga minimal properti hunian yang boleh dibeli oleh warga negara asing (WNA). “Ada 12 klasifikasi batasan harga minimal yang diatur dalam permen ini,” paparnya.

Dia menambahkan, harga minimal di setiap wilayah berbeda-beda. Misal, harga apartemen yang dapat dibeli WNA di Jakarta adalah yang harganya lebih dari Rp 10 miliar per unit. Sedangkan di Sulawesi Selatan harga minimalnya adalah Rp 5 miliar per unit.

“Orang asing boleh membeli rumah susun atau rumah tapak dengan dasar sebagai hak pakai,” tegas Ferry.

Pastinya, tambah Menteri ATR/BPN, kehadiran Permen tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi di Tanah Air. Lalu, hal itu tentu saja berdampak pada industri properti.

Sementara itu, dalam sambutan hari jadi REI, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, pihaknya menunggu kehadiran permen terkait kepemilikan asing. “Permen kepemilikan asing kami tunggu-tunggu untuk ikut menggairahkan bisnis properti di Indonesia,” ujar Eddy Hussy, di Batam, Kamis (14/4) malam.

Menurut Eddy Hussy, PP Kepemilikan Asing di bidang properti merupakan salah satu dari 11 paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Regulasi yang memberi kesempatan hak pakai hingga 80 tahun bagi WNA itu dinilai butuh aturan detail sebagai penunjang. Kehadiran deregulasi ini dinilai dapat menjadi angin segar bagi industri di Tanah Air.
“Selain itu, ada sejumlah kebijakan lain yang cukup membantu industri properti, mulai dari deregulasi kemudahan perizinan hingga soal penurunan pajak properti,” paparnya. Pemerintah Keluarkan Permen Kepemilikan Asing

Batam – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait kepemilikan asing atas rumah. Hal menonjol dari aturan baru ini adalah terkait pembatasan harga minimal hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing (WNA).

“Saya pekan ini baru saja menandatangani Permen No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah, Tempat Tinggal, Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia,” papar Ferry Mursyidan Baldan, menteri ATR/BPN, di sela hari jadi Real Estat Indonesia (REI) ke-44, di Batam, Kamis (14/4), malam.

Menurut dia, Permen tersebut merupakan elaborasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 103 tahun 2015 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Salah satu yang diatur adalah tentang besaran harga minimal properti hunian yang boleh dibeli oleh warga negara asing (WNA). “Ada 12 klasifikasi batasan harga minimal yang diatur dalam permen ini,” paparnya.

Dia menambahkan, harga minimal di setiap wilayah berbeda-beda. Misal, harga apartemen yang dapat dibeli WNA di Jakarta adalah yang harganya lebih dari Rp 10 miliar per unit. Sedangkan di Sulawesi Selatan harga minimalnya adalah Rp 5 miliar per unit.

“Orang asing boleh membeli rumah susun atau rumah tapak dengan dasar sebagai hak pakai,” tegas Ferry.

Pastinya, tambah Menteri ATR/BPN, kehadiran Permen tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi di Tanah Air. Lalu, hal itu tentu saja berdampak pada industri properti.

Sementara itu, dalam sambutan hari jadi REI, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan, pihaknya menunggu kehadiran permen terkait kepemilikan asing. “Permen kepemilikan asing kami tunggu-tunggu untuk ikut menggairahkan bisnis properti di Indonesia,” ujar Eddy Hussy, di Batam, Kamis (14/4) malam.

Menurut Eddy Hussy, PP Kepemilikan Asing di bidang properti merupakan salah satu dari 11 paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Regulasi yang memberi kesempatan hak pakai hingga 80 tahun bagi WNA itu dinilai butuh aturan detail sebagai penunjang. Kehadiran deregulasi ini dinilai dapat menjadi angin segar bagi industri di Tanah Air.
“Selain itu, ada sejumlah kebijakan lain yang cukup membantu industri properti, mulai dari deregulasi kemudahan perizinan hingga soal penurunan pajak properti,” paparnya.

Investor Daily

/EDO

Investor Daily

beritasatu.com