Tuntutan Menteri Susi Soal Reklamasi ke Gubernur DKI Jakarta

Big Banner

JAKARTA – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proses pembuatan pulau rekayasa di Pantai Utara Jakarta. Namun reklamasi tersebut dapat kembali dilanjutkan dengan beberapa catatan.

Menteri KP Susi Pudjiastuti mengemukakan, catatan yang paling penting dari rekomendasinya adalah kepentingan pemerintah dan publik tetap menjadi prioritas. (Baca juga: Bangun Pulau di Atas 500 Ha, Harus Kantongi Rekomendasi KKP)

“Harus menjamin bahwa kepentingan pemerintah dan publik harus tetap dinomor satukan,” jelas Susi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Selain itu dia juga berharap bahwa, kepastian nasib para stakeholder jelas, seperti misalnya, masyarakat di daerah pesisir yang terkena relokasi ada penyelesaiannya.

“Ini akan mengubah tatanan ekosistem makanya beberapa hal harus dilakukan sesuai prosedur, kalau prosedurnya belum benar kita harus cari solusinya agar tujuan dari reklamasi ini yaitu untuk menambah luas dan keindahan Jakarta dapat tercapai,” terang Susi. (Baca juga: Menteri Susi Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan)

Dia menambahkan, reklamasi di Indonesia diperbolehkan asalkan melibatkan beberapa instansi, untuk menjamin bahwa dengan adanya reklamasi, negara dan stakeholder lainnya tidak dirugikan.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me