Bangun Pulau di Atas 500 Ha, Harus Kantongi Rekomendasi KKP

Big Banner

JAKARTA – Proses reklamasi di Pantai Utara Jakarta dipastikan dihentikan sementara. Hal tersebut menyusul berbagai persoalan salah satunya adalah belum dikantonginya rekomendasi Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan, setiap izin pelaksanaan reklamasi yang dilakukan untuk luas lebih dari 500 hektare (Ha) membutuhkan rekomendasi dari Kementerian KP.

“Peraturan Menteri KP yang mengatur reklamasi itu turunan dari Perpres 122 nomor 2012, Perpres itu yang menjadi payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi pelaksanaan reklamasi,” jelas Susi saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/4/2016). (Baca juga: Menteri Susi Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan)

Susi melanjutkan, sementara untuk luas hanya 25 ha tidak diperlukan rekomendasi dari Kementerian KP, hanya izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi.

“Jadi Perpres itu memayungi dua kementerian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk analisis dampak lingkungannya dan KP untuk rekomendasi izin pelaksanaannya,” papar Susi.

Dua kementerian tersebut, lanjut Susi untuk memastikan bahwa proses reklamasi tidak merusak lingkungan sekitar lokasi pembangunan pulau rekayasa itu. (Baca juga: Merugikan, Proyek Reklamasi Sebaiknya Dihentikan)

Untuk diketahui, menurut catatan dari Kementerian Kelautan Perikanan, luas reklamasi di Pantai Utara Jakarta beragam mulai dari 63 ha sampai 481 ha, dengan total luas seluruh pulau mencapai 5.100 ha. Seharusnya, izin tiap pulau tersebut dikeluarkan secara terpisah

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me