Menteri Susi Berikan Rekomendasi Asal Izin Amdal Keluar

Big Banner

JAKARTA – Reklamasi di Pantai Utara Jakarta belakangan ini menyedot perhatian publik. Pro dan kontra pun bermunculan.

Untuk itu, berdasarkan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), proses reklamasi tersebut dihentikan sementara sampai memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam perundang-undangan. (Baca juga: Menteri Susi Sepakat dengan Ahok Soal Reklamasi)

Menteri KP Susi Pudjiastuti menjelaskan, salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mendapatkan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi.

“Menteri KP itu baru bekerja (keluarkan rekomendasi) setelah ada izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), baru Kementerian KP merekomendasikan,” jelas Susi kepada wartawan, di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Susi mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi berdasarkan pertimbangan teknis. Dia pun menyebutkan penghentian sementara ini bertujuan untuk membenarkan persoalan tidak dijalankannya aturan ini. (Baca juga: Tuntutan Menteri Susi Soal Reklamasi ke Gubernur DKI Jakarta)

“Ini kan spesifik pembangunan bukan persoalan politik, maka kita perlu duduk bersama, dan ini inisiatif Kementerian KP,” ujarnya.

Susi menambahkan, melalui rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya akan mengawal kelangsungan proses reklamasi untuk memastikan pengembang melaksanakan rekomendasi yang telah ditetapkan.

“Butir-butirnya nanti ada, makanya kita akan diskusi dulu, seperti nelayan yang di relokasi sudah ditentukan dipindahkan di mana, di mana saja kavling yang harus dijaga agar nelayan bisa mencari ikan lagi, kita hanya berikan rekomendasi teknis apa saja yang harus dilakukan saat proses reklamasi,” tukasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me