2017, Omzet Properti Asing Rp 45 Triliun

Big Banner

Jakarta – Penjualan hunian yang menyasar segmen warga negara asing (WNA) diprediksi melonjak dua kali lipat pada 2017 menjadi sekitar Rp 45 triliun. Lonjakan terjadi menyusul keluarnya regulasi yang memberi kepastian hukum bagi konsumen asing pada Maret 2016.

Di sisi lain, properti Indonesia dinilai masih lebih menarik dibandingkan besutan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Harga properti di Indonesia masih tergolong lebih rendah dibandingkan produk sejenis di jiran.

Demikian rangkuman pendapat dari Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy, President Director PT Trias Jaya Propertindo (TJP) Djaja Roeslim, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Ketua REI DKI Jakarta Amran Nukman, dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit. Mereka dihubungi terpisah di Batam baru-baru ini dan di Jakarta, Senin (18/4).

“Potensi pembeli properti asing sekitar 20% dari jumah ekspatriat yang kini 70 ribuan orang,” ujar Panangian Simanungkalit, saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, omzet Rp 45 triliun dari segmen pembeli asing berdasarkan asumsi 15 ribu ekspatriat yang akan membeli hunian. Tren pembelian properti oleh WNA diprediksi melejit bila didukung oleh kemudahan perizinan untuk tinggal bagi mereka. “Asumsinya, harga rata-rata properti yang dibeli asing itu sekitar Rp 3 miliar per unit,” paparnya.

Kini, regulasi yang dianggap mendukung adalah Peraturan Menteri (Permen) No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah, Tempat Tinggal, Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Aturan tertanggal 21 Maret 2016 itu merupakan elaborasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 103 tahun 2015 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

“Properti kita tergolong lebih menarik dibandingkan negara tetangga,” tegas Eddy Hussy.

Dia menjelaskan, kini porsi segmen properti asing masih tergolong kecil dibandingkan pembeli domestik. Namun, seiring keluarnya regulasi anyar tersebut akan terjadi peningkatan signifikan.

Berdasarkan Permen 13/2016, batasan harga terendah hunian yang bisa dibeli asing terbagi atas 12 zonasi harga. Permen itu menempatkan Jakarta sebagai wilayah paling tinggi, yakni Rp 10 miliar untuk rumah tapak, sedangkan untuk rumah susun minimal Rp 5 miliar.

Lalu, harga minimal rumah tapak di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebesar Rp 5 miliar. Lalu, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali (Rp 3 miliar). Kemudian NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan (Rp 2 miliar). Sedangkan daerah lainnya minimal Rp 1 miliar per unit.

Untuk rumah susun atau apartemen di Bali minimal Rp 2 miliar dan di Jawa Timur Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan (Rp 1 miliar). Sedangkan daerah lainnya sebesar Rp 750 juta per unit.

Menurut Ferry Mursyidan, batasan harga itu sudah mempertimbangkan harga pasaran tanah dan biaya produksi hunian di wilayah masing-masing. “Harga itu tergolong wajar,” tegasnya.

Pastinya, kata dia, Permen yang ditekennya diharapkan ikut mendorong iklim investasi di Tanah Air. Pihaknya berharap hunian yang dibeli memang benar-benar ditempati oleh WNA yang bersangkutan. Karena itu, pemerintah tidak mengizinkan asing menyewakan hunian yang dibelinya.

Bagi Djaja Roeslim, kehadiran Permen tidak serta merta mendongkrak penjualan properti bagi asing. Perlu proses bagi WNA untuk mempelajari lebih rinci mengenai aturan baru tersebut. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman mereka dalam berinvestasi atau membeli hunian di berbagai negara lain. “Setahun pertama pasti masih konsolidasi, barulah setelah itu mereka membeli,” ujar dia.

Menurut dia, khusus untuk di Batam, porsi kepemilikan asing tergolong kecil, yakni sekitar 1% dari total transaksi. Selama ini, lanjutnya, kepemilikan asing melalui korporasi atau WNA yang menikah dengan warga negara Indonesia (WNI).

Amran Nukman mengaku, dimudahkannya asing masuk berinvestasi di Indonesia adalah konsekuensi yang wajar ketika Indonesia ikut MEA. Hanya saja pengusaha properti lokal yang sudah ada di Indonesia, yang tidak perlu diundang lagi, sebaiknya diberikan lebih banyak relaksasi.

“Pengembang lokal masih menunggu suku bunga satu digit yang tidak jauh selisihnya dari BI Rate, penurunan tarif-tarif pajak, dan tax amnesty,” katanya.
Karena itu, bagi Panangian, kini merupakan tahap ujian dalam mengeksekusi Permen yang digulirkan pemerintah. Reformasi di lini kepemilikan asing dinilainya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di Asean. Selain, tentu saja mendorong pertumbuhan investasi di Tanah Air.

“Kata kunci dari eksekusi regulasi adalah pemerintah harus punya sistem monitoring yang baik. Salah satu caranya lewat penelitian tentan sejauh mana respons pasar atas kebijakan tersebut,” tegasnya.

Pembelian Baru
Merujuk Permen No 13/2016, juga harus dipastikan bahwa pembelian rumah tunggal atau rumah susun itu merupakan pembelian baru/unit baru berupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak pengembang/pemilik tanah. Dan, bukan merupakan pembelian dari tangan kedua.

Sedangkan dalam PP 103/2015 perpanjangan hak pakai dapat dilakukan dalam tiga kesempatan dalam rentang waktu berbeda. Rentang waktu hak pakai itu mencakup 30 tahun, lalu bisa diperpanjang untuk rentang waktu yang sama. Dan, terakhir diperpanjang untuk rentang waktu 20 tahun.

Ferry menegaskan, meski berstatus hak pakai, investor asing tidak akan dipersulit dalam mengajukan perpanjangan. Hal itu dengan catatan, selama mereka masih melakukan bisnis di Indonesia, perpanjangan kepemilikan dapat dilakukan. Hunian juga dapat diwariskan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia. Namun apabila orang asing ataupun ahli waris tidak lagi memiliki izin tinggal atau meninggalkan Indonesia, pemerintah memberikan jangka waktu satu tahun agar hunian tersebut dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

“Tidak boleh disewakan, kalau ditemukan akan kita cabut haknya,” ujarnya.

Investor Daily

Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com