Asing Tak Boleh Sewakan Hunian

Big Banner

Jakarta – Warga negara asing (WNA) dapat membeli hunian dengan status hak pakai dengan harga minimal berkisar Rp 750 juta hingga Rp 10 miliar. Hunian tersebut dapat berupa rumah tapak atau rumah susun (rusun). Hunian yang dimiliki tidak dapat disewakan, namun dapat dialihkan kepada pihak lain.

“Prinsipnya, hunian yang dibeli harus ditempati. Bukan untuk disewakan. Mengingat tujuan aturan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi,” ujar Ferry Mursyidan Baldan, menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di sela hari jadi Real Estat Indonesia (REI) ke-44, di Batam, pekan lalu.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah, Tempat Tinggal, Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Aturan tertanggal 21 Maret 2016 itu merupakan elaborasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 103 tahun 2015 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

“Jika ketahuan menyewakan kami akan cabut hak pakai yang bersangkutan,” tegasnya.

Dia percaya bahwa pembeli hunian adalah WNA yang memang menetap di Indonesia lantaran beraktivitas bisnis atau sedang bertugas. Karena itu, seyogyanya mereka merupakan pihak yang diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Lewat prinsip itu regulasi yang baru saja dikeluarkannya akan ikut mendorong bergairahnya ekonomi nasional termasuk di sektor properti.

“Hal yang juga kami mudahkan adalah tentang perpanjangannya,” papar dia.

Dalam PP 103/2015 perpanjangan hak pakai dapat dilakukan dalam tiga kesempatan dalam rentang waktu berbeda. Rentang waktu hak pakai itu mencakup 30 tahun, lalu bisa diperpanjang untuk rentang waktu yang sama. Dan, terakhir diperpanjang untuk rentang waktu 20 tahun.

Tentu saja, kata dia, WNA yang dapat membeli adalah mereka yang memiliki izin tinggal di Indonesia.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) berharap WNA yang membeli hunian di Indonesia menempatkan huniannya sebagai aset sekaligus rumah kedua. Karena itu, mereka yang membeli hunian tersebut akan datang ke Indonesia dan memanfaatkan huniannya. “Dengan begitu kehadiran mereka akan ikut menggairahkan perekonomian kita,” paparnya di Batam, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, kehadiran permen tersebut adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pengembang properti. Tahun pertama, katanya, para WNA calon konsumen properti akan mempelajari aturan yang ada. “Tahun kedua atau selanjutnya baru akan berdampak siginifikan terhadap bisnis properti di Indonesia,” tuturnya.

Pastinya, tegas Setyo Maharso, kepala Badan Pertimbangan Organisasi DPP REI, konsumen asing butuh kepastian hukum. Regulasi anyar ini bagian dari kepastian hukum walau perlu dipelajari dengan seksama, termasuk soal ketentuan tidak boleh disewakan. “Kami mengapresiasi keluarnya Permen ini,” tutur dia.

Harga Minimal
Sementara itu, Ferry menegaskan, hunian yang dibeli oleh WNA tersebut syaratnya merupakan pembelian baru/unit baru berupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak pengembang/pemilik tanah dan bukan merupakan pembelian dari tangan kedua. Sedangkan harga tiap unit yang dibeli harus sesuai dengan ketentuan harga minimal yang terbagi dalam 12 zonasi.

“Misalnya, harga rumah tapak yang bisa dibeli asing di Jakarta minimal Rp 10 miliar, sedangkan untuk rumah susun minimal Rp 5 miliar,” paparnya.

Dalam Permen 13/2016 disebutkan, harga minimal rumah tapak di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebesar Rp 5 miliar. Lalu, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali (Rp 3 miliar). Kemudian NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan (Rp 2 miliar). Sedangkan daerah lainnya minimal Rp 1 miliar per unit.

Untuk rumah susun atau apartemen di Bali minimal Rp 2 miliar dan di Jawa Timur Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan (Rp 1 miliar). Sedangkan daerah lainnya sebesar Rp 750 juta per unit.

“Penentuan harga itu di antaranya mempertimbangkan harga tanah dan harga pasaran di wilayah masing-masing. Pastinya, jangan sampai harga yang ditetapkan tergolong tidak wajar,” tegas Ferry.

Dia menepis anggapan bahwa penetapan harga minimal tersebut akan mendorong pengembang properti lebih serius menggarap hunian menengah dan menengah atas. Ferry juga yakin tidak serta merta mendongkrak harga tanah.

Bagi Djaja D Roeslim, ketua DPD REI Batam, kehadiran Permen tersebut akan mendorong industri properti di wilayahnya. Walau, untuk tahun pertama biasanya konsumen asing masih mempelajari regulasi anyar. “Mereka punya pengalaman berinvestasi di negara-negara lain sehingga aturan baru di Indonesia akan dipelajari. Tahun selanjutnya baru bisa mendorong pembelian asing,” ujarnya.

Sekalipun demikian, dia mengaku bahwa prospek bisnis kondominium hotel (kondotel) di Batam masih cukup prospektif. Dia mengaku proyek kondotel yang digarapnya, yakni The Scene cukup bagus direspons pasar. Kondotel itu dibanderol mulai Rp 1,5 miliar per unit. “Hingga kini telah terjual sekitar 30% dari total 293 unit yang ditawarkan,” tuturnya.

Bila merujuk Permen 13/2016, Batam termasuk daerah lainnya yang harga minimal rusun untuk dapat dibeli WNA sebesar Rp 750 juta per unit. Sedangkan untuk hunian tapak minimal Rp 1 miliar.

Investor Daily

Edo Rusyanto/EDO

Investor Daily

beritasatu.com