Tak Kantongi Izin, Bangunan Ilegal Bakal Disanksi

Big Banner

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam waktu dekat bakal menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur pemberian sanksi bagi bangunan yang melanggar prosedur. Perwal ini nantinya menjadi payung hukum bagi aparat untuk melakukan pembongkaran.

“Dalam waktu dekat Pemkot menyiapkan Perwal tentang sanksi administratif terkait pelanggaran itu. Jadi di Bandung ini dasar hukum untuk mendenda atau membongkar punya landasan kuat,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung.

Perwal tersebut rencananya akan ditandatangani pada Jumat 22 April 2016. Emil menjelaskan, pada Perwal tersebut akan ada klasifikasikan pelanggarannya. Pertama, bagi yang tidak mengantongi IMB tetapi tetap membangun meski bukan peruntukan. (Baca juga: Marak Pembangunan Tanpa Izin di Bukit Bintang)

Kedua,tidak memiliki IMB tetapi masih sesuai peruntukan. Ketiga,memiliki IMB tetapi melanggar melebihi dari aturan yang ada, serta menambah bangunan yang harusnya masih harus melalui proses

“Nah jadi dengan Perwal bakal dihukum, seperti didenda sekaligus dilakukan pembongkaran. Pelanggaran ini sesuatu bu daya yang harus kita kikis,” ucap nya. Laporan yang diterima Pemkot hingga April, tercatat ada sekira 600 bangunan yang diduga melanggar prosedur dalam mendirikan bangunan.

Bangunan tersebut milik pelaku usaha maupun masyarakat. Dari ratusan laporan yang masuk sejak awal tahun 2016, Pemkot telah menyegel 19 unit bangunan karena terbukti melanggar. Tahun lalu saja, Pemkot sudah menertibkan sekitar 160 bangunan dari 2.000 laporan yang masuk.

Emil menambahkan, pemerintah juga akan menyiapkan strategi agar pelanggaran dapat di tekan seperti dengan di lengkapi instrumen lain seperti melibatkan kepolisian, aparat ke wilayahan agar lebih kuat saat memantau pelanggaran, serta kehadiran ahli bangunan agar tidak ada praktik suap.

“Sesuai dengan komitmen saya semester ini, urusan bangunan di Bandung ke tertibannya harus sempurna dileng kapi aturan. Nanti juga yang harus memantau nyari pelanggar itu dari ke wilayahan. Karena selama ini masih dari Distarcip,” ungkapnya.

Disinggung terkait mayoritas bangunan yang melanggar aturan, Emil mengaku tidak tahu secara persis. Akan tetapi mayoritas bangunan yang jumlahnya mencapai ratusan itu banyak pula yang merupakan hunian warga di area permukiman. (Baca juga: Urus IMB, Berapa Biaya dan Bagaimana Caranya?)

“Distarcip yang lebih tahu soal jumlah itu. Yang pasti banyak juga bangunan rumah karena jumlahnya masif. Tapi ada juga pelaku usaha. Saya ambil contoh pusat per belanjaan Paris Van Java (PVJ) sudah kami hukum dan di bongkar seiring rencana perluasan area parkir,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tak segan menindak oknum yang merusak cagar budaya demi memperluas bangunanya. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima kerap kali orang tak bertanggung jawab itu terlebih dulu menutup bangunan dengan senglalu menghilangkan bangunan cagar budaya.

“Membongkar cagar budaya bakal kena pidana sesuai UU. Kami juga melarang ada pemasangan seng sampai 3 meter tingginya. Maksimal 1,5 meter,” tandasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me