Aturan Properti Asing Bikin Mandek Pembangunan Apartemen

Big Banner

JAKARTA – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 tahun 2016, yang selama ini ditunggu-tunggu oleh pelaku bisnis properti telah dikeluarkan.

Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015. Permen itu mengatur lebih rinci soal batasan harga minimal properti yang dibeli oleh orang asing dengan status hak pakai. (Baca juga: Jakarta Belum Rasakan Aturan Kepemilikan Properti Asing)

Tampaknya masalah tidak selesai sampai di sini. Menurut pengamat properti dari Colliers International Indonesia Ferry Salanto, akan ada masalah baru yakni apakah pengembang bersedia membangun properti terutama apartemen dengan status hak pakai.

“Sekarang masalahnya bukan cuma harga, tapi yang jadi masalah adalah apakah pengembang mau membangun apartemen dengan status hak pakai,” tutur Associate Director Research Colliers International Indonesia itu, saat dihubungi Okezone, Selasa (19/4/2016).

Ferry melanjutkan, pasalnya jika pengembang membangun apartemen dengan status hak pakai, pasar lokal yang mendominasi pasar properti di Indonesia tidak tertarik.

“Memang pasar asingnya bisa, cuma sekarang pembeli di kita kebanyakan masih lokal, kalau dikasih hak pakai orang lokalnya tidak terlalu suka, mereka lebih suka HGB (Hak Guna Bangunan),” terang Ferry.

Tetapi, aturan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pengembang untuk menentukan harga propertinya untuk pasar asing. (Baca juga: Asing Harusnya Miliki Nilai Properti Maksimum Rp3 M)

“Artinya developer tahu sekarang mau bikin segmen untuk orang asing harus bikin harganya sekian, sesuai dengan aturan, tapi ya itu masalahnya ada di status hak pakainya,” pungkasnya.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me