Program Sejuta Rumah Hadapi Masalah Perizinan hingga Lahan

Big Banner

JAKARTA– Pengembang swasta terutama yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) selama ini telah membuktikan diri menjadi garda terdepan dalam penyediaan rumah rakyat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Oleh karena itu wajar kalau pengembang swasta diberikan perhatian untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengadaan hunian rakyat.

“Tanpa dukungan pemerintah terutama daerah, maka pelaku-pelaku pembangunan ini akan lumpuh. Ini butuh political will yang kuat,” ungkap Ketua DPD REI Banten, Soelaeman Soemawinata dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4/2016).

Dia menambahkan, peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pembangunan rumah rakyat di daerah sangat strategis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. (Baca juga: Kementerian PUPR Bentuk Tim Pendataan Program 1 Juta Rumah)

Dalam aturan-aturan tersebut ditegaskan Pemda memiliki tangggungjawab dalam penyelenggaraan penyediaan rumah untuk rakyat, khususnya MBR dan warga miskin.

Sayangnya, hingga saat ini harus diakui tidak banyak Pemda yang sudah memahami tugas dan fungsinya terutama dalam mendukung program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK sebagai implementasi program NawaCita.

Akibatnya, berbagai kendala di lapangan dalam realisasi program PSR masih terjadi terlebih menyangkut proses perizinan yang panjang dan mahal, berbiaya tinggi, serta harga tanah yang makin tinggi.

Rendahnya kesadaran Pemda ini terlihat juga dari sedikitnya daerah yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perumahan rakyat. Sehingga bidang perumahan seringkali tidak mendapat perhatian serius. Padahal, jika Pemda dapat melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pengembang membangun rumah rakyat maka banyak keuntungan yang dapat diperoleh daerah di kemudian hari, bukan hanya berupa PAD namun juga kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Baca juga: Intip Peta Sebaran Pembangunan Perumahan di 2017)

“Di sisi lain, pemerintah pusat perlu memperkuat kelembagaan Pemda misalnya dengan mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di seluruh daerah sehingga berbagai hambatan di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Hal ini sudah dilakukan Pemprov Banten dan REI Banten dengan membentuk Pokja PKP, sehingga pengembang semakin bersemangat bangun rumah rakyat,” ujar Eman yang juga Ketua DPP Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) tersebut.

property.okezone.com