Awan Kelabu Jagat Properti Indonesia

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Senjakala mengintip masa depan bisnis kalangan developer. Kelangsungan usaha sejumlah taipan properti mulai dipertanyakan menyusul ditangkapnya Direktur Utama Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 1 April 2016. Hampir berbarengan dengan itu Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Agung Sedayu Group, dicegah KPK ke luar negeri. Keduanya disrimpung KPK terkait suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Berbeda dengan Ariesman yang sudah menjadi tersangka, Aguan masih menjadi saksi. Ia sudah beberapa kali dipanggil KPK untuk diperiksa.

Direktur Utama Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja

Direktur Utama Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja

APL dan Agung Sedayu merupakan dua dari sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin reklamasi untuk membuat 17 pulau baru di Teluk Jakarta. Keduanya berurusan dengan komisi anti rasuah menyusul penangkapan M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI, oleh KPK. Sanusi tertangkap tangan KPK setelah menerima uang sogok Rp1,1 miliar dari Ariesman. Suap diberikan melalui karyawan APL Triananda Prihantoro.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penyuapan itu upaya pengusaha mempengaruhi pemerintah daerah dan DPRD dalam membuat aturan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Selain soal lingkungan masih ada tarik menarik nilai kompensasi antara Pemprov DKI dengan pengusaha. Pemprov DKI minta nilai kompensasi lahan reklamasi sebesar 15 persen  dari nilai NJOP, sementara pengusaha menghendaki 5 persen. Kompensasi tersebut diberikan dalam bentuk uang. Anehnya, kalangan DPRD cenderung pro pengusaha.

KPK menduga kasus suap kepada anggota DRPD itu tidak hanya melibatkan Ariesman dan Triananda. Kemungkinan ada pihak lain terlibat dan di belakang kasus ini. Inilah yang masih ditelusuri KPK. Kasus suap reklamasi ini tampaknya hanya pembuka kasus-kasus pat-gulipat lainnya di dunia properti. Hari ini KPK menggeledah kantor Paramount Enterprise International di Gading Serpong Boulevard, Serpong, Tangerang, Banten. Paramount Enterprise adalah perusahaan pengembang Paramount Land yang kerap disebut Paramount Serpong.

Seperti kasus sebelumnya, penggeledahan kantor Paramount juga didahului operasi tangkap tangan Edy Nasution, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat. Agus Rahardjo menyebut kasus dugaan suap terhadap Edy hanya pintu menuju perkara lebih besar.  Suap itu diberikan terkait pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus. KPK tidak menyinggung langsung apa kaitan Paramount Enterprise dengan penyuapan terhadap Edy.

Seorang pengembang yang tengah membangun proyek perumahan di Bogor menyebutkan suap menyuap di sektor properti sudah biasa dan berlangsung lama. Hampir tidak ada pengembang yang tidak menyogok. Ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah izin. Tanpa ada uang pelican proses perizinan akan berlarut-larut. Tapi tidak sedikit pengusaha yang sengaja pat-gulipat dengan regulator untuk mengakali aturan agar mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Jika ini benar dan KPK serius menelisik praktek seperti ini maka kasus-kasus lainnya bakal bermunculan. Kita tinggal menunggu siapa yang bakal menyusul nama-nama di atas.

housing-estate.com