Presiden Terbitkan Inpres Izin Pembangunan Perumahan

Big Banner

Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 April 2016 bertujuan mempercepat penyelenggaraan pembangunan perumahan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat atas rumah.

Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (25/4), inpres tersebut ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Perhubungan, seluruh Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran terkait mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi untuk menyederhanakan perizinan dalam pembangunan perumahan di Kementerian atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Jokowi juga secara khusus menugaskan Menko Perekonomian berkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan inpres dan melaporkan hasilnya pelaksanaan inpres kepada Presiden.

Menteri Dalam Negeri bertugas menyederhanakan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan Izin gangguan serta mendorong para gubernur, bupati/wali kota segera mendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, berdasarkan Inpres Nomor 3/2016, Mendagri ditugaskan untuk mendorong gubernur, bupati/wali kota mempercepat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui PTSP.

Presiden juga menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyederhanakan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan.

Menpupera diinstruksikan menyederhanakan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan perumahan.

Sedangkan kepada Menteri LHK wajib menyederhanakan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Lingkungan untuk pembangunan perumahan.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Perhubungan menyederhanakan kebijakan, persyaratan dan proses persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) untuk pembangunan perumahan.

Sementara itu, jajaran gubernur, bupati, dan wali kota, Presiden memberikan batas waktu hingga tahun 2017 mendatang untuk mempercepat pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem online.

“Bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dan tidak menambah persyaratan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Inpres Nomor 3 Tahun 2016.

Investor Daily

Novy Lumanauw/WBP

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me