Menyulap Ribuan Rumah Jadi Layak Huni Tanpa APBD

Big Banner

KULONPROGO – Program pemberantasan kemiskinan terus digelar Pemkab Kulonprogo. Salah satunya melalui program bedah rumah yang dilaksanakan setiap Minggu. Sudah ribuan rumah tak layak huni yang berhasil dibangun tanpa menggunakan dana APBD.

Dana berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan atau bantuan lain yang diserahkan kepada warga secara langsung. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agus Langgeng Basuki mengatakan, Kulonprogo telah memiliki album kemiskinan yang di data lengkap, by name by address (nama dan alamat).

Sampai akhir 2015, tercatat masih ada 52.331 jiwa 912 persen warga yang hidup dan masuk dalam kriteria miskin. Namun, angka ini menurun dibanding 2014 yang tercatat 68.040 jiwa atau 15,66 persen. (Baca juga: Rumah Murah di Daerah Terkendala Pasokan Listrik dan Air)

“Ini adalah hasil survei TKSK (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan), sedangkan dari BPS untuk 2015 belum keluar,” ungkap Agus.

Sudah banyak program yang dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan. Sampai 2017, Pemkab Kulonprogo menargetkan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH). Belum lagi program bedah rumah yang didanai dari luar APBD yang jumlahnya jauh lebih besar.

Sejak beberapa tahun lalu, beber Agus, Pemkab juga menyalurkan bantuan melalui program jambanisasi. Minimal setiap tahun ada 500 unit yang dibantu untuk menurunkan angka buang air besar sembarangan (BABS). Beberapa program dan inovasi penanggulangan kemiskinan juga akan ditempuh.

Mulai beasiswa pendidikan bagi siswa miskin sampai santunan anak yatim piatu. Pemkab juga mendorong usaha produktif bagi warga miskin yang memiliki rintisan usaha. Bahkan, para PNS juga sudah diterjunkan untuk melakukan pendampingan kepada warga miskin.

“Penanggulangan kemiskinan efektif jika mendapat dukungan peran aktif pemerintah kecamatan, desa, serta masyarakat umum,” tuturnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan untuk membantu warga miskin tidak mungkin pemerintah mampu mendanainya program bedah rumah. Namun dia mewajibkan setiap BUMD untuk menyalurkan CSR yang dikelola oleh Forum CSR. Dana ini sebagian dipakai untuk program bedah rumah ini. (Baca juga: Program Sejuta Rumah Harus Didukung Banyak Lembaga Keuangan)

Dalam praktiknya, banyak perusahaan dan lembaga lain yang ikut peduli dan memberikan bantuan minimal Rp10 juta. Bahkan, dari setiap rumah yang dibantu selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat untuk bergotong royong dan saling membantu.

“Jika ada yang membantu bedah rumah, itu langsung kepada penerima. Konsekuensinya setiap Minggu kami keliling melaksanakan bedah rumah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, bedah rumah cukup efektif menekan angka kemiskinan. Sebab, mampu mengintervensi beberapa indikator kemiskinan sekaligus.

Di antaranya, sebut Sutedjo, terkait luas lantai bangunan dan jenis dinding tempat tinggal, sumber penerangan rumah tangga, hingga ketersediaan fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me