Kontraktor Diharap Garap Proyek di Luar Negeri

Big Banner

BALI – Indonesia dinilai memiliki keunggulan yang dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan populasi terutama untuk mendorong produktivitas tenaga kerja terutama dari sektor konstruksi.

Terbukti, ekspor jasa konstruksi di Indonesia ditargetkan tembus angka Rp6 triliun pada periode tahun 2015-2016. Capaian tersebut naik sekira Rp3 triliun dari periode 2014-2015

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib mengatakan, pemerintah sangat mendukung para kontraktor Indonesia agar ‘menyerang’ atau mengerjakan pekerjaan konstruksi di luar negeri namun harus profit. (Baca juga: Ekspor Jasa Konstruksi Tembus Rp6 Triliun)

“Karena faktanya ada kontraktor kita yang membangun sebuah proyek di Timur Tengah namun mengalami rugi & dispute, hal tersebut harus dijembatani oleh pemerintah, di mana Kementerian PUPR dituntut untuk respons terhadap permasalahan dan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri,” ungkapnya seperti dilansir laman Kementerian PUPR, Rabu (27/4/2016).

Sementara itu Former Market Intelligance, Kedutaan Besar Scandinavia untuk Indonesia, Oding Hirawan, mengatakan bahwa kunci keberhasilan bagaimana sebuah negara berhasil melakukan ekspor konstruksi ke negara lain adalah ada dukungan gabungan pemerintah tersebut yang menjadi satu, dalam hal Kementerian yang membina sektor konstruksi Indonesia yaitu Kementerian PUPR yang respon terhadap kualitas SDM, Hardware dan Software, serta ada Kementerian Luar Negeri yang memfasilitasi pembuka kerjasama G2G (Government to Government), dan fasilitas-fasilitas lainnya.

“Para Badan Usaha Jasa Konstruksi membutuhkan peran pemerintah sebagai pemberi jaminan atau kepastian terhadap sebuah pekerjaan, informasi intelegent, akses pasar, bantuan hukum, diplomasi, lobi, strategi, termasuk dukungan pembiayaan dan permodalan. Faktanya pelayanan pemerintah saat ini Konsular, Ekonomi, ada gap,” ujar Oding. (Baca juga: Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia di ASEAN Capai USD184 Juta)

Untuk mendorong ekspor jasa konstruksi nasional, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kmenterian PUPR sendiri memiliki Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, yang bertugas salah satunya menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur, dan melaksanakan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur, juga memberikan bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur kepada para BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) serta melakukan pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur.

“Kami menguraikan permasalahan yang terjadi saat ini untuk kemudian memberikan jalan kepada para BUJK untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan pembinaan terkait pasar Infrastruktur di Indonesia dan di luar negeri”, tutur Dudi Suryobintoro Direktur Bina Investasi Infrastruktur.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me