Kemenpera : Pemda Memiliki Peran Pengawasan Bagi Pengembang Perumahan

Big Banner

(Berita Daerah – Sumatera) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut dalam mengawasi pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh para pengembang di daerahnya masing-masing. Pemda juga diharapkan bisa mendorong pengembang di daerah untuk membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Rildo Ananda Anwar mengatakan bahwa sesuai UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) para pengembang wajib membangun rumah dengan konsep satu rumah mewah dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana. Kami minta Pemda bisa ikut memonitor pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang di daerahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan pada saat membuka kegiatan Pra Rakonreg Kemenpera Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera di Hotel Soechi International, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/6) kemarin.

Kegiatan Pra Rakonreg Kemenpera tersebut dihadiri oleh seluruh Deputi serta pejabat di lingkungan Kemenpera serta perwakilan dari pemerintah provinsi yang terdiri dari Bappeda Provinsi dan Dinas Teknis yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.  Kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai pertemuan pendahuluan antara Kemenpera dengan pemerintah provinsi untuk membahas kesiapan pelaksanaan Rakonreg Kemenpera Tahun 2014.

Menurut Rildo, Kemenpera akan terus berusaha agar kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menagih kewajiban para pengembang agar mereka tidak hanya membangun rumah mewah dan rumah menengah saja tetapi juga rumah murah.

Kemenpera juga menyadari bahwa pembangunan perumahan bagi masyarakat tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah pusat dan daerah saja tetapi juga dibutuhkan peran sektor swasta seperti para pengembang perumahan serta masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, sejak UU PKP disahkan sejak 2011 lalu dan telah disosialisasikan secara luas dalam masa transisi selama satu tahun ternyata hingga saat ini di lapangan masih banyak pengembang yang belum melaksanakan kewajiban seperti yang diamanatkan oleh UU tersebut

Kemenpera menghimbau para pengembang bisa memperhatikan kondisi masyarakat yang kurang mampu dengan membangun rumah murah dengan harga terjangkau. Karena mereka harus diberi kesempatan untuk memiliki rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal dan tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Rildo menambahkan jika pemda memliki peranan penting dalam pengawasan pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah. Sebab meskipun Kemenpera telah membuat kebijakan perumahan bagi masyarakat tapi dalam perijinan serta yang tahu persis terklait kondisi lapangan serta berapa kebutuhan rumah masyarakat adalah Pemda masing-masing.

Kemenpera berharap Pemda untuk kedepannya bisa terus berkoordinasi dengan Kemenpera supaya pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik. Apalagi kebutuhan rumah bagi masyarakat terus bertambah dan diperkirakan mencapai angka 15 juta unit rumah.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD-Kemenpera
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

beritadaerah.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me