Inpres Perumahan Keluar, Kementerian PUPR Harus Segera Sosialisasikan

Big Banner

JAKARTA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan telah dikeluarkan. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya?

Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute Indonesia, Zulfi Syarif Koto mengingatkan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan sosialisasi Inpres tersebut kepada pemerintah daerah, demi mendorong percepatan pembangunan perumahan dalam rangka Program Sejuta Rumah. (Baca juga: Perizinan Pembangunan Rumah Dipersingkat Jadi 14 Hari)

“Setelah Inpres keluar ada baiknya kementerian (PUPR) itu melakukan sosialisasi kepada Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, atau daerah yang alami backlog tinggi dulu,” ucap Zulfi saat dihubungi Okezone.

Zulfi menyampaikan, daerah yang mengalami backlog perumahan terbilang tinggi ada sedikitnya 17 provinsi, yang di antaranya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. (Baca juga: Jokowi Teken Inpres Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan)

“Itu dulu yang kita prioritaskan, jadi segeralah Kementerian PUPR bersama Kementerian Dalam Negeri lakukan sosialisasi segera, karena banyak Bupati/Walikota yang enggak tahu Program Satu Juta Rumah,” pungkasnya.

property.okezone.com