Rumah Tidak Layak Huni Telah Berkurang 890 ribu Unit

Big Banner

Jakarta, mpi-update. Pemerintah mengklaim jumlah Rumah Tidak Layak Huni telah berkurang 890 ribu unit. Jika sebelumnyaberdasar  data BPS pada 2013 lalu berjumlah 3,4 juta unit kini telah berkurang menjadi 2,51 juta  unit, sehingga terdapat sekitar 890 ribu unit rumah tidak layak huni yang telah diselesaikan.

“Ini perlu kita syukuri sebagai bagian dari prestasi kita semua, baik Pemerintah maupun semua stakeholder dalam menangani rumah tidak layak huni” Hal ini diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dedy Permadi, pada kegiatan Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2016 di Discovery Hotel Ancol Rabu (27/4), seperti rilis yang diterima mpi-update, Kamis 28/4).

Dedy menjelaskan berdasar Potret Rumah Tangga hasil Basis Data Terpadu (BDT) 2015, oleh Badan Pusat Statistik, dari survei terhadap 40% terendah, diperoleh data bahwa rumah yang rawan layak huni adalah 2,18 juta dan rumah yang tidak layak huni 0,33 juta. Jadi total RTLH sebanyak 2,51 juta.

Kementerian PUPR sendiri selama ini telah melaksanakan program untuk menyelesaikan RTLH yaitu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas dengan nilai hingga Rp 15 juta dan pembangunan baru hingga senilai Rp 30juta.

“Konsentrasi kita adalah mengurangi backlog baik secara kepemilikan maupun kepenghunian, serta peningkatan kualitas rumah agar jumlah rumah tidak layak huni terus berkurang”

Dalam kegiatan Bimtek Dekonsentrasi  yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah dari 34 Provinsi tersebut Dedy Permadi juga mengajak semua Pemda bidang Perumahan untuk meningkatkan kerjasama terutama dalam Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) Provinsi dan Pendataan perumahan.

“Dekonsentrasi dimaksudkan untuk pelimpahan dua tugas kepada Pemerintah Daerah, yaitu pembentukan Pokja dan Pendataan. Pendataan ini sangat penting karena kita perlu data riil backlog di masing-masing daerah saat ini. Selain itu juga perlu adanya pendataan penyediaan perumahan yang sekarang berlangsung. Hal ini terkait juga dengan pendataan untuk Program Satu Juta Rumah” terang Dedy.

Dedy juga menjelaskan bahwa dalam  RPJMN bidang perumahan, terdapat target kualitas dan target kuantitas. Target kuantitas yaitu pembangunan 550 ribu unit satuan rumah susun, 50.000 unit rumah khusus, 900.000 unit rumah umum (subsidi) dan 2,2 juta unit rumah swadaya. Sedangkan target kualitas adalah peningkatan peran Pemerintah Daerah, peningkatan peran badan usaha bidang perumahan dan inovasi teknologi bidang perumahan.

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me