Mengurus Sertifikat Tanah Kini Bisa dari Pelosok Desa

Big Banner

KLATEN – Pengurusan sertifikat pertanahan kini bisa dilakukan dengan mudah meski dari pelosok desa. Saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten telah mengembangkan layanan Desa Online dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa.

Pengembangan layanan Desa Online dimulai dengan sosialisasi implementasi Desa Online di Kantor BPN Klaten kemarin. Sosialisasi tahap awal menyasar empat desa paling luar yang berbatasan dengan kabupaten lain, yakni, Desa Burikan, Kecamatan Cawas (berbatasan Kabupaten Gunungkidul). (Baca juga: Sejak RI Merdeka, Baru 50% Masyarakat Punya Sertifikat Tanah)

Kemudian, Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari (berbatasan Kabupaten Sukoharjo), Desa Majegan, Kecamatan Tulung (berbatasan Kabupaten Boyolali), dan Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang (desa tertinggi lereng Merapi).

“Kami utamakan desa yang jauh di atas 20-25 kilometer dari kantor BPN. Rencana empat desa dulu, jika berjalan bagus akan ditambah Peta Desa Online dan lanjut ke desa lainnya,” kata Koordinator Informasi Teknologi (IT) Tim Support Desa Online BPN Klaten M Itsnaini saat berlangsung acara sosialisasi di kantor BPN Klaten.

Setiap desa mengirim 10 wakil, baik perangkat desa, Karang Taruna, BUMDes, maupun tokoh masyarakat. Sesuai visi Desa Online untuk memudahkan pengurusan masalah pertanahan, peserta dilatih tertib administrasi pertanahan berbasis laman. Mereka dilatih entry data permohonan dan menghitung biaya pengurusan sertifikat tanah. (Baca juga: Masyarakat Diimbau Urus Sertifikat Tanah Tidak Lewat Calo)

Seluruh informasi dan data yang dibutuhkan diakses dalam laman http://kab-klaten.bpn. go.id.Untuk mengaksesnya, wakil desa mendapat akun yang sudah disiapkan BPN Klaten. Seluruh syarat berkas pengurusan sertifikat tanah di muat di laman tersebut.

Wakil-wakil desa bertugas menyebarluaskan kepada masyarakat perihal syarat dan mekanisme pengurusan pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar pengurusan administrasi pertanahan tidak perlu dilakukan ke Kantor BPN Klaten. Setelah berkas-berkas lengkap, kepala desa (kades) selaku penanggung jawab menghubungi BPN untuk divalidasi berkas.

“Kapan BPN mau datang ambil berkas dan validasi. Konsepnya, kades enggak perlu repot ke kantor BPN jadi menekan biaya transportasi, jarak tempuh, dan waktu. Blangko cukup di unduh di laman kami, jika ada kesulitan kami pandu dengan email maupun media sosial Twitter ,” kata Itsnaini.

Itsnaini menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 580.000 bidang tanah yang terdaftar atau bersertifikat. BPN Klaten mencatat sejak akhir tahun lalu sudah ada 2.000 bidang lahan diajukan sertifikatnya. Namun, BPN tidak bisa memastikan berapa kuota yang akan disetujui karena menunggu keputusan pusat.

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me