KATA MEREKA: Ajukan KPR di Bank Tak Lagi Rumit

Big Banner

JAKARTA – Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok atau primer, namun tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Padahal, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) secara jelas menyatakan akan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dalam program Nawacita.

Salah satunya dengan membangun hunian layak bagi mereka yang berpenghasilan rendah, yang kemudian ditindaklanjuti lewat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan pemerintah ini, kebijakan pengupahan diarahkan agar mereka dan keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak.

Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) membuat terobosan yang disebut Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat, yang dimaksudkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, dan untuk masyarakat tidak berpenghasilan rendah.

Program tersebut menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Selain bebas PPN, pemerintah juga memberikan beberapa insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah belum dapat terpenuhi, padahal bagi buruh kebutuhan akan perumahan sangat mendasar.

Guna memenuhi kebutuhan rumah, pemerintah melakukan berbagai cara agar program sejuta rumah mencapai targetnya. Salah satunya batas harga jual rumah yang akan mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibagi dalam 9 zona di Indonesia ini. Provinsi yang akan dibangun sejuta rumah ini antara lain, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Harga di masing-masing provinsi berbeda untuk masing-masing unitnya.

Contohnya: harga jual 1 unit rumah di kawasan Jabodetabek maksimal Rp120 juta, di Jawa (selain Jabodetabek) RP105 juta, di Sumatera (selain Babel) Rp105 juta, di Kalimantan Rp118 juta, Sulawesi Rp110 juta, dan paling mahal di Papua serta Papua Barat seharga Rp165 juta.

Selain itu, dalam Program Sejuta Rumah, besaran bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang harus dibayar dan pengambilan tenor yang berbeda dari perumahan komersil. Namun, proses KPR juga tidak selalu mulus, beberapa orang mengakui merasa kesulitan untuk membeli rumah. Seperti pengalaman Putra, dirinya mengaku sempat kesulitan untuk membeli rumah, bahkan pernah ditolak oleh pihak bank.

Putra menceritakan pengalamannya membeli rumah pertama dengan KPR, saat itu dia berniat membeli tipe36/60 dengan harga Rp205 juta dengan biaya Rp1,7 juta per bulan selama 20 tahun. Dia bercerita, proses ribet justru bukan dari pihak bank melainkan developer. Prosedur ataupun syarat ketentuan dari pihak bank itu dinilainya wajar karena prosedur tersebut demi kehati-hatian bank dalam menyalurkan KPR.

“Ribetnya karena developernya memaksakan barangnya laku, padahal dari awal sudah di tolak bank karena enggak masuk kriteria menerima pembiayaan. Karena ditolak, otomatis saya meminta hak DP yang sudah dibayarkan sebesar Rp16 Juta,” jelasnya.

Namun, uang tersebut tidak dapat langsung dicairkan, menurut Putra, pihak marketingnya berbelit-belit dan menawari rumah lainnya dengan bank yang berbeda. Bahkan pihak developer menjanjikan bahwa pengambilan rumah kali ini akan disetujui oleh pihak bank.

“Saya tetap tidak mau, karena menurut saya percuma, tapi marketing ini enggak nyerah, dia ngasih harapan dengan rekap cash flow rekening koran. Tapi saya sudah enggak mau, baru akhirnya hampir sebulan, akhirnya cair, tapi itu juga tidak langsung, secara bertahap pakai 3 giro selama beberapa minggu,” ungkapnya.

Berbeda dengan Putra, Ahmad mengaku mudah dan tidak dibuat pusing saat mengambil rumah dengan KPR. Prosesnya juga terbilang cepat, bahkan menurutnya semua dibantu oleh developer.

“Enggak ribet sih, mungkin karena rumah subsidi, karena waktu itu kasih persyaratannya sudah sesuai. Waktu itu datang langsung ke developer, booking fee lanjut ke proses DP,” jelasnya.

Setelah itu, Ahmad mengaku tinggal menunggu wawancara dari pihak bank. Setelah proses wawancara selesai, kunci rumah langsung diserahkan. Menurutnya, pihak developer sangat membantu. “Persyaratan dikasih ke mereka (developer), mereka yang ajukan ke pihak bank, kalau ada kekurangan biasanya developernya langsung kasih tahu,” jelasnya.

Ahmad yang mengambil cicilan rumah tipe 36/60 dengan harga jual Rp100 jutaan mengaku biaya cicilannya sebulan adalah Rp800 ribu, namun dirinya tidak menyebutkan berapa tenornya. Dia mengaku sangat beruntung karena developernya sangat membantu dalam proses pembelian rumahnya, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah, terutama bagi dirinya yang seorang pekerja.

Hal sama juga diakui oleh Gito, dirinya mengaku proses pembelian rumah pertama dengan KPR tidaklah susah. Dia mengaku prosesnya cepat, dan pihak developernya yang membantu langsung. “Waktu itu hanya lihat-lihat dan tertarik, terus tanya-tanya deh, akhirnya berniat dan kasih persyaratan berupa slip gaji tiga bulan terakhir, surat keterangan kerja, NPWP, selesai,” singkatnya.

Bahkan Gito tidak di wawancarai oleh pihak bank, dirinya mengaku pengurusan di bank diatur semua oleh developer.

property.okezone.com