Sektor Perumahan Indonesia Menghadapi Ekonomi Biaya Tinggi

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Eddy Hussy mengatakan bahwa sektor perumahan di Indonesia pada saat ini sedang mengalami biaya tinggi karena masih banyaknya permasalahan yang timbul dalam membangun rumah. Hal tersebut tentunya semakin memberatkan masyarakat yang ingin memiliki rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa.

Eddy di Jakarta, Kamis (28/8) mengatakan jika ekonomi biaya tinggi pada sektor perumahan dikarenakan terjadi inefisiensi di berbagai bidang. Penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi antara lain disebabkan oleh panjangnya proses perizinan sehingga membuat ketidakjelasan dalam hal waktu dan biaya mendirikan perumahan.

Faktor lainnya yaitu terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai terutama yang berada di antar pulau atau daerah sehingga membuat harga barang kebutuhan menjadi semakin mahal. Seperti contohnya yang terjadi di Papua dan Maluku yang memiliki harga bahan bangunan yang lebih mahal dan berbeda jauh dibandingkan dengan daerah lainnya.

Selain itu juga yang menjadikan ekonomi biaya menjadi tinggi pada sektor perumahan karena tidak adanya kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan perizinan. Hal ini menambah rumit permasalahan sektor perumahan yang tentunya juga akan memerlukan biaya untuk mengurusi permasalahan hak tanah dan  perizinannya.

Pemerintah diminta untuk bisa melakukan pembangunan sektor infrastruktur berupa angkutan transportasi massal seperti MRT yang dapat mengangkut dalam jumlah yang besar. Hal itu tentunya akan memudahkan bagi masyarakat untuk memilih tempat tinggal yang dekat dengan akses transportasi umum karena akan memudahkan mereka dalam kegiatan sehari-hari.

Peningkatan rumah di Indonesia didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada semester I 2014 perkembangan sektor properti dalam negeri sempat terhambat yang dikarenakan sedang terjadinya pemilihan umum di Indonesia, diprediksi permintaan rumah pada semester II 2014 akan kembali meningkat seiring dengan kondusifnya keadaan politik Indonesia.

Sementara itu Indonesia Property Watch mengungkapkan sejumlah agenda utama bagi sektor perumahan nasional yang selayaknya benar-benar mendapatkan perhatian oleh pemerintahan mendatang.  Agenda ini harus menjadi pegangan bagi pemerintahan mendatang untuk dapat mengembangkan sektor perumahan nasional seiring dengan permintaan perumahan yang semakin tinggi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menjelaskan empat agenda utama yang harus diperhatikan dalam sektor perumahan nasional yaitu diantaranya road map perumahan nasional harus dibuat segera mungkin. Hal ini dikarenakan selama ini kebijakan yang ada menjadi tambal sulam tanpa terintegrasi dengan baik.

Agenda lainnya yaitu pembentukan badan perumahan karena pemerintah harus menyadari jika peran Menteri Perumahan pada saat ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat memberikan kebijakan yang dinilai baik. Pengambilan keputusan terkait kebijakan sektor perumahan terkait dengan banyak kementerian didalamnya.

Pembentukan badan perumahan ini harus segera dibentuk dan dinilai strategis untuk dapat mengatasi persoalan kekurangan parumahan di dalam negeri pada saat ini. Selanjutnya terkait dengan pembentukan mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang seharusnya dapat ditetapkan setelah Badan Perumahan terbentuk sehingga dapat melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

beritadaerah.co.id

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me