Penataan Kota Dinilai Tak Selalu Harus dengan Penggusuran

Big Banner

Sejak beberapa tahun lalu, penggusuran permukiman di kawasan kumuh kerap jadi pemberitaan sejumlah media. Hal tersebut dilakukan lantaran warga menyalahi aturan dan ini bertujuan untuk penertiban atau penataan kota. Dari sisi pemerintah, hal tersebut sudah jadi tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, dari sisi warga tentu ini jadi momok tersendiri. Mereka yang tinggal di bantaran sungai atau kawasan lainnya dihantui kekhawatiran akan terkena gusuran dari pemerintah. Pasalnya mereka sudah tinggal bertahun-tahun dan membayar pajak, namun tetap riskan digusur.

Menanggapi fenomena ini beberapa arsitek mencoba berbagi solusinya. Satu di antaranya ialah Marco Kusumawijaya, Arsitek dan Perencana Perkotaan dari Rujak Center for Urban Studies. Menurutnya, pola penataan pemukiman warga di kota harus diubah. Contohnya di bantaran Sungai Ciliwung yang rawan banjir dan tampak kumuh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya tak perlu menggusur.

“Penduduk masih bisa tinggal di situ. Maksudnya tidak digusur tapi bukan berarti tetap begitu saja. Harus diperbaiki,” kata Marco.

Menurutnya, menertibkan rumah kumuh di bantaran kali bisa dengan memundurkan letak rumah-rumah warga. Ini membuat warga tak harus tinggal jauh dari tempat tinggal awal. Apalagi bila jarak pindah lebih dari 20 kilometer.

BACA JUGA : HAMBATAN YANG DIHADAPI INDONESIA UNTUK GALAKKAN KONSEP SMART CITY

Cara tersebut sebenarnya sudah pernah diterapkan di Surabaya. Area perkampungan warga pinggir sungai dipotong 3 meter. Lalu diperbaiki jalan dan arsitektur rumahnya. Dari yang awalnya membelakangi sungai, kini jadi menghadap ke sungai.

“Ini rehabilitasi di tempat. Tapi memang untuk itu harus repot. Sementara pemerintah kebiasaan tidak mau repot. Maunya yang gampang saja karena cara ini memang perlu ketelitian,” terangnya.

Lazimnya sebuah kota ialah kepadatan penduduk. Ini tentu tak mudah bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan penghasilan. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah bertindak lebih solutif dalam menertibkan dan menata kota itu sendiri.

“Sungai didempetin dengan rumah di mana-mana juga ada. Di Eropa juga banyak. Contohnya di Venice, Italia yang rumah-rumahnya menempel pinggir air,” tambah Marco.

Masalah yang harusnya jadi sorotan bukanlah bangunan yang menempel dengan sungai. Tapi lebih pada perhitungan volume dan kedalaman air sungai. Juga memperhitungkan apa saja yang dibuang di sungai.

Tentang sampah, menurut Marco, tak bijak bila menuduh warga yang tinggal di pinggir sungai sebagai pelaku utama. Ini karena sampah yang bertumpuk tersebut bisa saja berasal dari orang-orang yang tinggal jauh dari sungai.

rumahku.com