Soal Hunian Berimbang Pengembang Masih Mau Berkelit

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Sesuai regulasi pengembang wajib menjalankan pola pembangunan hunian berimbang 1:2:3. Yaitu setiap satu rumah mewah harus diikuti dengan  pembangunan dua rumah menengah dan  tiga rumah sederhana. Aturan ini termuat di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Undang-undang tersebut sudah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan aturan tersebut.

Ilustrasi

Ilustrasi

Kendati demikian kalangan pengembang masih mencoba mengulur waktu dan membuat interpretasi sendiri agar bebas dari kewajiban melaksanakan pola hunian berimbang. Menurut Direktur Ciputra Group Nanik J. Santoso, aturan hunian berimbang baik yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan PP No. 14/2016  belum member definisi jelas terkait dengan rumah mewah dan menengah.

“Yang ada dan jelas itu definisi untuk properti segmen bawah. Kalau yang 1 dan 2 (mewah dan menengah) ini sampai sekarang masih belum jelas patokannya apa. Pada prinsipnya kami masih pelajari PP yang baru karena cakupannya cukup panjang bukan hanya hunian berimbang tapi juga ada syarat untuk melakukan penjualan dan lainnya,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Jumat (17/6).

Sebagai pengembang, lanjut Nanik, pihaknya pasti akan mengikuti segala peraturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Di Indonesia landasan hukum tertinggi memang UU, namun dalam pelaksanaannya ada cukup banyak aturan turunannya antara lain PP, peraturan menteri (permen) dan peraturan daerah (perda).

“Jadi untuk sementara kami belum bisa menanggapi karena kita mau perjelas definisinya. Jadi sambil menunggu atura turunan lainnya yang lebih jelas kita masih berpatokan pada UU PKP dan sekali lagi itu pun nggak jelas batasannya untuk 1 dan 2,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me