Perpanjangan Kepemilikan Properti Asing Diminta Diatur UU

Big Banner

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengamat masalah properti Panangian Simanungkalit berpendapat bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1996 saja tidak cukup untuk mendorong investasi asing dalam kepemilikan properti di Indonesia. “Revisi PP 41 saja tidak cukup,” kata Panangian kepada Tempo, Selasa malam (16/3).

Lebih lanjut, menurut pengamat properti itu, seharusnya amandemen juga perlu dilakukan terhadap Undang-undang Pokok Agraria Tahun 60 (UUPA ’60), yang mengatur tentang hak pakai warga negara asing yang diperpanjang sampai 70 tahun.

Menurutnya, kalau perlu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menggantikan Peraturan Pemerintah tersebut. “Perpu juga boleh, karena lebih kuat dari PP,” kata Panangian.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 tahun 1996 yang pada intinya pemerintah akan memperpanjang masa kepemilikan asing atas property di Indonesia menjadi 75 tahun.

Selama ini, berbagai kalangan menilai sektor properti di Indonesia kalah menarik dibanding Singapura dan Malaysia lantaran pendeknya masa izin hak pakai. Hal itulah yang kemudian memicu timbulnya desakan untuk merevisi aturan tersebut.

ARIE FIRDAUS

ciputraentrepreneurship.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me