Pengembang di Jabar Tak Turunkan Spek RSh

Big Banner

Oleh: Yanto Rachmat Iskandar

BANDUNG (Bisnis.com): Pengembang perumahan di Jawa Barat berkomitmen untuk tidak menurunkan spesifikasi rumah sederhana sehat (RSh) yang dibangunnya, meskipun harga tanah dan bahan bangunan merangkak naik.

Ketua Realestat Indoesia (REI) Jabar Hari Raharta mengemukakan pengembang tidak bisa lagi mengotak-atik desain maupun bahan bangunan karena spek RSh sudah minimal. “Lagipula, kami kasihan ke konsumen kalau harus melakukan lagi efisiensi desain dan bahan RSh,” katanya kepada Bisnis hari ini.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melarang pengembang perumahan menaikkan harga RSh secara sepihak meskipun harga bahan bangunan berpotensi terdongkrak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan komponen besi serta baja.

Padahal, kata Harry, satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan kenaikan harga-harga tersebut adalah segera menaikkan harga jual, sehingga pengembang terhindar dari kerugian. REI Jabar sudah mengajukan penaikan harga RSh dari Rp55 juta menjadi Rp65 juta per unit pada 2009. Akan tetapi, usulan tersebut tidak disetujui pemerintah.

“Kami akan meminta agar pemerintah segera mempertimbangkan kembali usulan kenaikan harga rumah itu,” ujarnya.

Hari menilai kenaikan harga RSh sangat mendesak, terutama pada kawasan penyangga Ibu Kota seperti Depok, Karawang, Bogor, dan Bekasi, karena perkembangan kawasan itu sangat cepat disertai dengan lonjakan harga jual tanah.

Seandainya pemerintah menaikkan harga RSh, kata dia, pengembang tidak akan memberlakukannya sekaligus. ”Harga jual RSh di daerah tertentu mungkin naik tipis, bahkan di daerah lainnya tidak tertutup kemungkinan tidak naik,” tuturnya.

Dia memberi contoh kenaikan harga jual RSh di Tasikmalaya dan Garut tidak akan terlalu besar karena pergerakan harga tanah di kawasan tersebut tidak terlampau cepat. “Jadi usulan kenaikan harga RS hingga Rp65 juta hanya merupakan batas atas.”

Kemenpera juga dikabarkan segera melansir kebijakan baru untuk sektor RSh, menggantikan kebijakan subsidi melalui kebijakan fasilitas likuiditas untuk menekan suku bunga kredit perumahan untuk meringankan konsumen.

Akan tetapi, pengembang meminta pemerintah melanjutkan kebijakan terdahulu hingga subsidi Rp3 triliun pada 2009 terserap seluruhnya, sebelum membuat kebijakan baru.

Hari memperkirakan hingga saat ini dana subsidi tersebut baru terserap sekitar 30%–40%. Menurut dia, peralihan kebijakan yang mendadak justru berpeluang menyebabkan kebingungan konsumen.

Jabar merupakan daerah paling besar yang mendapatkan subsidi untuk pembangunan RSh. Dari total subsidi tahung anggaran 2009, Jabar mendapatkan porsi subsidi sebesar 40% atau Rp1,2 triliun.

ciputraentrepreneurship.com