PASAR PROPERTI: Pengembang Sambut Pelonggaran LTV & Amnesti Pajak

Big Banner

Bisnis.com, BANDUNG – Para pengembang perumahan menyambut kebijakan amnesti pajak dan relaksasi kebijakan loan to value (LTV) untuk kredit perumahan yang diyakini akan mendorong penjualan perumahan tumbuh lebih baik.

Manager Marketing Kota Baru Parahyangan Raymond Hadipranoto mengatakan, dalam aturan LTV, salah satu kebijakan yang dikeluarkan BI adalah diizinkannya pembiayaan dengan sistem inden di luar rumah pertama.

Selain itu, relaksasi LTV tersebut juga mengatur penurunan uang muka rumah, yakni untuk rumah pertama 15%, rumah kedua 20%, dan rumah ketiga 25%. “Kami yakin relaksasi LTV akan mampu mendorong percepatan pemenuhan program sejuta rumah pada 2016,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/8/2016).

Dia mengatakan pembeli rumah dengan fasilitas KPR juga mendapatkan manfaat dari relaksasi LTV karena uang muka yang dibayar lebih kecil.

Selain LTV, pihaknya pun berharap banyak instrumen program pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah digarap Kementerian Keuangan.

Selain meringankan beban para pengusaha properti dan para investornya, diperkirakan dana yang masuk akan mengalir juga ke sektor properti yang akan berdampak sangat luas.

“Dibandingkan demham kebijakan kelonggaran pemerintah lainnya untuk sektor properti, saya pikir kebijakan pengampunan pajak yang akan sangat berpengaruh dan paling ditunggu industri properti,” tegasnya.

Sektor properti menjadi salah satu sektor strategis karena akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian.

Sementara itu, kalangan dunia usaha di Jabar menyambut baik adanya pelonggaran LTV yang diharapkan bisa menggairahkan sektor konstruksi yang memasok bahan untuk properti.

Wakil Ketua Kadin Jabar Nana Mulyana mengatakan kebijakan tersebut bisa menggairahkan kembali perekonomian secara keseluruhan. Karena sektor konstruksi dan properti cukup berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

“Sekarang rumah MBR down payment (DP)-nya hanya 15% dan menengah atas 20%. Ini cukup membantu dunia usaha untuk memacu pengembangan properti,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan DP tersebut berdampak pada masyarakat untuk membeli rumah serta melakukan investasi. Pasalnya, sektor konstruksi dan properti sejak setahun terakhir pertumbuhannya cukup mengalami perlambatan.

“Ini satu harapan dimana kita bisa melihat orang yang perlu rumah dan investasi rumah sehingga adanya penurunan akan menggerakan sektor yang lain,” katanya.

Bank Indonesia mengharapkan pelonggaran aturan LTV atas KPR bisa mendorong laju sektor konstruksi.

 

properti.bisnis.com