Sertifikasi Tanah Selaraskan Data Tanah Pusat dan Daerah

Big Banner

JAKARTA, KOMPAS.com – Lebih dari 200.000 bidang tanah di seluruh wilayah DKI Jakarta bakal disertifikasi agar mampu memberikan kepastian hukum, mengurangi sengketa konflik dan memudahkan investasi.

Upaya itu akan dilakukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sertifikasi ini juga bertujuan untuk memetakan wilayah per-kelurahan untuk menyelaraskan data yang selama ini digunakan Kantor BPN dan Pemprov DKI Jakarta.

“Harapannya, nanti tidak ada lagi kendala di lapangan dan jika tata ruang bisa sinkron maka tidak akan ada lagi orang yang kaget kalau wilayah komersil jadi jalur hijau,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/8/2016).

Adapun jumlah tanah yang disertifikasi nanti ada 20,64 persen dari seluruh tanah di DKI Jakarta atau sekitar 292.655 bidang tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan dari 20,64 persen wilayah yang belum memiliki sertifikat, sebagian besar terdapat di Jakarta Timur yakni sebanyak 119.527 bidang tanah.

“Kemudian diikuti wilayah Jakarta Selatan sekitar 50.207 bidang tanah, Jakarta Utara Kepulauan Seribu sekitar 49.326 bidang tanah, Jakarta Pusat sekitar 38.886 bidang tanah, dan Jakarta Barat sekitar 34.709 bidang tanah,” pungkas dia.

properti.kompas.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me