BNI Dorong Pengembang Manfaatkan Kemudahan Perizinan

Big Banner

Surabaya – Regional CEO PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Wilayah Jawa Timur (Jatim), Risang Widoyoko, mendorong kalangan pengembang di wilayah setempat untuk memanfaatkan kemudahan izin yang diberikan pemerintah dalam paket kebijakan jilid XIII. Jika bisa dimanfaatkan, akan mendongkrak penyaluran kredit produktif, terutama untuk sektor properti dan konstruksi yang mengerjakan proyek perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pemerintah memberi banyak kemudahan perizinan kepada pengembang seperti percepatan waktu serta penggabungan perizinan, hal ini bisa menggairahkan pembiayaan produktif,” kata Risang di Surabaya, Senin (29/8).

Namun demikian, kata Risang, BNI masih melihat kesiapan pengembang dalam memanfaatkan kebijakan baru tersebut. “Karena, untuk masalah legalitas terus terang pengembang kelas menengah ke bawah masih susah memenuhinya,” katanya.

Risang mengatakan, pengembang kelas menengah ke bawah terkadang enggan menitipkan sertifikat induk developer ke bank, alasannya keberadaan dana yang minim dan pengembang menunda pengurusan sertifikat tersebut hingga mendapatkan pemasukan dari pembeli properti.

Contoh lainnya, keberadaan site plan proyek yang harusnya menyatu terkadang masih terpisah, sehingga pengerjaan proyek tidak sesuai dengan site plan.

Oleh karena itu, Risang mengaku bank masih melihat pengembang dalam pemanfaatkan program ini dan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit jika ada pemisahan tersebut, sebab bank tidak ingin ada masalah dikemudian hari.

“Kalau pengembang besar mayoritas berani keluar modal untuk pengurusan sertifikat dan pembebasan lahan karena mengerti selera perbankan,” katanya.

Risang menyebutkan, beberapa izin yang bisa dihilangkan setelah paket kebijakan XIII keluar dan membantu pengembang misalnya izin lokasi, rekomendasi peil banjir, masterplan dan cut and fill (pemerataan tanah) dan amdal lalin (analisis mengenai dampak lingkungan untuk lalu lintas).

Menurut Risang, masalah pengurusan izin sangat penting bagi perbankan, dan kemudahan pengurusan izin yang diberikan pemerintah memang bisa meningkatkan gairah pengembang dalam membangun hunian untuk MBR.

“Asalkan, pengembang tersebut juga tertib dalam hal kerja sama dengan perbankan,” katanya.

Risang menyebutkan, sebenarnya portofolio kredit untuk pengembang yang mengerjakan proyek MBR tidak banyak. “Mungkin kurang dari 10 persen dari total kredit produktif untuk pengembang. Sebab di Jatim kami tidak membiayai proyek FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tapi tetap menyuplai kredit rumah menengah ke bawah yang non FLPP,” katanya.

/FER

ANTARA

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me